Akan Koordinasikan Masalah Lingkungan di Jabar Untuk Tingkatkan Kualitas di Sektor Ekonomi Pariwisata

BANDUNG -- Jabar sebagai leading sektor dari berbagai bidang dan sentra perkembangan perekonomian, tentunya harus mendapat pemantauan khusus.

Masalah lingkungan yang saat ini terjadi di Jabar seperti masalah banjir akan difokuskan untuk diselesaikan oleh koordinasi lintas sektoral, yang akan mengaitkan berbagai tugas dan bidang untuk menyelesaikan satu permasalahan kritis seperti banjir.

Hal tersebut dikemukakan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Crisnandi. Jabar menjadi fokus utama dalam proses perbaikan di sektir lingkungan. Pasalnya, sentra bisnis seperti hotel, wisata serta sektor kepentingan banyak berada di jawa barat.

"Beberapa wilayah yang rawan banjir itu sebagian besar kan cekungan. Wilayah cekungan, berimpit dengan wilayah sungai, kalau wilayah cekungannya ketika curah hujan tinggi akan tergenang. Yang bisa dikurangi itu intensitas genangannya kalau sungainya ini di rehabilitasi. Namun itu kan akan membuang biaya besar jika dari hulunya tidak diperbaiki. Hulunya itu apanya yaitu hutannya," jelas Yudi di acara diskusi dengan tema Kondusifitas Birokrasi Mempercepat Akselerasi Ekonomi Jabar di Ruang Madukara Hotel Grand Royal Panghegar, kawasan Merdeka, kemarin (11/2).

Penghijauan hutan merupakan solusi utama dari masalah banjir di Jawa Barat. Menurut Yudi, baiknya pohon dengan ukuran yang besar dan kokoh perlu ditempatkan di sepanjang sungai. Selain bisa menyerap air dan menyarin udara, tumbuhan tersebut juga berfungsi sebagai penahan yang efektif.

''Itu sepanjang aliran sungai itu kan sangat kurang tanaman kokoh yang bisa menahan curah hujan dia terkikis. Nah jadi memang perlu ada koordinasi lintas sektoral yang melibatkan banyak instansi untuk membuat sebuah peta jalan pelestarian lingkungan. Jadi Menteri Kehutanan, Menteri PU dan pemerintah daerah, Bappeda," ungkap dia.

Untuk menyelesaikan masalah ini, semua pihak harus ikut berkontribusi. Mulai dari Pemerintah daerah hingga masyarakat yang mau untuk direlokasi untuk kepemtingan bersama. Normalisasi sungai yang nantinya menjadi target utama setelah relokasi warga yang tinggal di kawasan bantaran kali.

''Kalau dalam jangka waktu dekat gak ada yang bisa kita lakukan selain orang pada ngungsi di kasih makan yang cukup, kasih obat obatan yang cukup tunggu air surut, gak ada yang bisa dilakukan. Namun, langkah dalam jangka menengah, dan jangka panjang itu lebih penting," kata dia.

Lebih lanjut lelaki asal Cirebon ini menjelaskan harus ada perencanaan yang komperhensif untuk mengehentikan bencana banjir.

''Saya dan pak gubernur sudah ada pembicaraan untuk pembahasan lintas sektoral itu dan sudah mendapat izin dari wakil presiden untuk merealisasikan lagi nyari waktu yang tepat," kata dia.

Selain itu di acara diskusi ada beebagai perwakilan dari Pengusaha Hotel dan Resort (PHRI) yang mengeluhakan soal adanya karangan dari menpan untuk meeting di hotel bagi para PNS.

Dalam acara diskusi, hadir Ketua PHRI Jabar Herman Muchtar dan beberaoa perwakilan PHRI dari kota-kota lain dan mengeluhkan soal okupansi hotel yang turun drastis hingga 35 persen.

Dampaknya ada pemecatan karyawan karen mayoritas pemegang jasa hotel membangun usahanya dengan cara kredit. Dalam hal ini Yudi akan memperjelas larangan tersebut, pasalnya dengan adanya larangan itu, pengeluaran uang negara efektif lebih hemat hingga Rp. 16 miliar.

''Ya masukannya kita catat dan kita perhatikan nanti kita akan kaji. Kita akan buatkan petunjuk teknis soal larangan meeting di hotel sampai batas mana dilarangnya dan pada batas mana ditoleransiya.

Saat ditanya kapan akan keluar soal peraturan secara rincinya, Yudi menjelaskan akan keluar dalam waktu dekat.''Ya tenang peraturannya kan baru kemarin jadi jangan buru buru diubah tapi akan kita perbaiki," ungkap dia.(fie)